Perjalanan Bangsa Indonesia Pasca Kemerdekaan - Sejarah (Soshum) SBMPTN

A.  AGRESI MILITER BELANDA I (AMB I)

 

1. Pemerintah Belanda mengultimatum dalam tempo  14 hari agar RI membentuk pemerintahan dan mata uang bersama, RI  harus mengirim  beras ke daerah yang diduduki   Belanda, dan mengawasi ekspor dan impor.
2. Pada  tanggal  21  Juli  1947,  Pemerintah  RI   menolak  ultimatum  tersebut.  Akhirnya,  Belanda menyerang  RI   dengan  Agresi  Militer  Belanda.  PBB  turun  tangan  dengan  mengeluarkan resolusi dan akhirnya AMB I   berakhir.
3. Pada tanggal  27 Agustus 1947, PBB  membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri  atas Amerika  (Frank Graham),  Belgia  (van  Zeeland), dan  Australia  (Richard  Kirby).  Efek AMB I membuat negara Mesir mengecam tindakan  Belanda dan negara Arab mengakui  Indonesia secara de facto.

 

 

B.   PERUNDINGAN  RENVILLE

 

1. Pada tanggal  18 Desember 1947, Perundingan Renville diadakan di Kapal Perang USA, USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifudin dan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. AbdulkadirWijoyoatmojo.
2. lsi perundingan  tersebut adalah sebagai berikut.
   1. Pemberhentian tembak-menembak di sepanjang garis van Mook.
   2. Perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah kosong militer.

 

 

C.  PEMBERONTAKAN PKI MADIUN

 

1. Karena isi Perundingan Renville begitu merugikan bagi rakyat Indonesia, Amir Syarifudin jatuh dari kabinet dan akhirnya menjadi oposisi pemerintah dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat.
2. Front itu terbentuk dari fusi Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, PKI, dan SOBSI. FDR bertujuan untuk merebut kekuasaan dengan cara menjadikan Solo sebagai daerah wild-wildwest(daerah kacau) dan membunuh  tokoh-tokoh yang dianggap  musuh.
3. FDR menolak kebijakan kabinet Hatta mengenai Rekonstruksi-Rasionalisasi Angkatan Perang.
4. FDR dibantu Muso mendirikan RepublikSovietlndonesiayang dikenal dengan Pemberontakan PKI  Madiun.  Akhirnya,  pemberontakan  PKI  berhasil  dipadamkan  oleh TNI lewat  Gerakan Operasi Militer  (GOM)  di  bawah  pimpinan  Gatot  Subroto.  Muso ditembak  mati  dan Amir Syarifudin dijatuhi hukuman mati.

 

 

D.  PEMBERONTAKAN DI/TII DI JAWA BARAT

 

1. Berdasarkan perjanjian  Renville, TNI yang berada di daerah kantong gerilya harus hijrah ke daerah RI. Akan tetapi, Kartosuwiryo menolak dan tetap bertahan di Jawa Barat.
2. Pada tanggal 7 Agustus 1948, Kartosuwiryo memproklamasikan  Negara Islam Indonesia atau Darul Islam (DI) dan pasukannya disebutTentara Islam Indonesia (TII).
3. Operasi  Pagar   Betis   dan  Operasi  Barata  Yudha  dilaksanakan   untuk   menumpas   DI/TII. Kartosuwiryo ditangkap di daerah Gunung Geber.

 

 

E. AGRESI MILITER  BELANDA  II (AMB II)

 

1. Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan Perundingan Renville dan mengadakan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Belanda menduduki  Yogyakarta, Presiden-Wakil Presiden ditawan di Bangka dan Parapat.
2. TNI mengadakan perjuangan gerilya dan Divisi Ill Siliwangi mengadakan long march dari Jawa Tengah ke Jawa Barat.
3. Pada  tanggal  1    Maret  1946, Yogyakarta  berhasil direbut  kembali  selama  6 jam  oleh Letkol Soeharto.
4. AMB II  mendapat reaksi keras dari negara-negara di dunia. Mereka mengadakan  konferensi Asia dan disampaikan  ke Dewan Keamanan  PBB. Kemudian,  DK PBB  mengeluarkan  resolusi yang berisi perintah penarikan tentara Belanda dari Indonesia.
5. KTN diubah menjadi United Nation Commision for Indonesia (UNCI).

 

 

F. PERUNDINGAN ROEM-ROVEN

 

1. Pada  tanggal   7  Mei  1949,  Perundingan   Roem-Royen  diadakan.  Indonesia  diwakili   oleh Muhammad  Roem dan Belanda diwakili oleh van Royen.
2. Roem  Royen  menghasilkan  keputusan yang intinya  Belanda dan Indonesia  harus mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
3. Setelah Roem Royen selesai, Suoekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta.

 

 

G.  KONFERENSI  MEJA BUNDAR

 

1. Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB diadakan di Den Haag. Delegasi Indonesia dipimpin Moh. Hatta, BFO dipimpin Sultan  Hamid  II, dan Belanda dipimpin oleh Mr. Maarseveen. Penengah dari UNCI adalah Chritchey.
2. Perundingan berlangsung alot dan akhirnya menghasilkan keputusan, yaitu:
   1. Rencana penyerahan kedaulatan RIS dari Belanda.
   2. Pembentukan APRIS dengan TNI sebagai intinya dan pembubaran  KNIL.

 

 

H.  KABINET PASCAKEMERDEKAAN (KABINET RI PERIODE 1945-1949)

 

1. Kabinet Presidensil: Perdana menteri Ir. Soekarno.
2. Kabinet Syahrir: Perdana menteri Syahrir, jatuh karena kekecewaan perundingan  Linggarjati.
3. Kabinet   Amir  Syarifudin:   Perdana   menteri   Amir   Syarifudin,  jatuh   karena  kekecewaan perundingan  Renville dan pertentangan partai politik (Masyumi dan PNI).
4. Kabinet Hatta I: Perdana menteri Mohammad  Hatta. Hatta ditawan belanda pada AMB II dan pemerintahan didelegasikan kepada Syafrudin Prawiranegara.
5. Kabinet  Darurat  (Syafrudin  Prawiranegara):  menggantikan  sementara  Kabinet  Hatta  karena AMB II. Dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
6. Kabinet   Hatta   II:   melanjutkan   pemerintahan   setelah   dikembalikan    Belanda.   Sukses mengadakan Konferensi Meja Bundar.

 

 

I. KEBIJAKAN EKONOMI PASCAKEMERDEKAAN

 

1. Pada tanggal  1   Oktober 1945, pemerintah mengakui tiga macam uang, yaitu:
   1. Mata uang De Javasche Bank
   2. Mata uang Hindia Belanda
   3. Mata uang Jepang
2. Pada  tahun   1946,  Belanda   melakukan   blokade   laut  Indonesia  dengan   tujuan   untuk menghancurkan  ekonomi  Indonesia. Indonesia terdesak dan Ir. Surachman  mengeluarkan kebijakan pinjaman nasional sebanyak 1 miliar.
3. Pemerintah RI  mengeluarkan  Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada 6 Maret 1946.
4. Pada tanggal  5 Juli 1946 pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sirkulasi.
5. Shomin Ginko berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).
6. Pemerintah mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC) untuk urusan ekspor dan impor dengan perusahaan Amerika Serikat, lsbrantsen.
7. Menteri kemakmuran, A.K. Gani, membentuk Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947.
8. I.J.  Kasimo  merencanakan kegiatan  ekonomi  5 tahun  (Plan  Kasimo)  yang berisi penanaman bibit unggul dan pencegahan penyembelihan  hewan pertanian.
9. Menteri Keuangan RIS, Mr. Syafrudin Prawiranegara, melakukan pemotongan mata uang yang disebut kebijakan Gunting Syafrudin pada tanggal  19 Maret 1950.
10. Gerakan Benteng dicetuskan untuk melindungi  usaha pribumi dengan memberikan pinjaman kepada 700 pengusaha pribumi.
11. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.
12. Sistem Ali  Baba dikeluarkan  oleh  Mr. lskaq Tjokrohadisuryo yang  menekankan  kemitraan antara pengusaha pribumi  dan nonpribumi.
13. Pada tahun 1957, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan yang dinasionalisasi antara lain KPM menjadi Pelni.
14. Bulan Desember 1958, pusat lelang tembakau  Indonesia pindah dari Amsterdam  ke Bremen. Selain itu, terjadi nasionalisasi perusahaan Belanda.
15. Deklarasi ekonomi (Dekon) sebagai usaha perbaikan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dicetuskan pada tanggal 28 Maret 1963.

 

 

J. DEMOKRASI  LIBERAL

 

a.    Pasca-KMB

1. Bubarnya RIS dan Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
   Pada tanggal 17 Agustus 1950, Mosi Integral Natsir diterima oleh parlemen. RIS bu bar dan Indonesia kembali menjadi NKRI.
   Natsir  diangkat  oleh  parlemen  menjadi PM.  Kabinet  Natsir  adalah  kabinet  koalisi yang dipimpin oleh Masyumi.
2. Kabinet Sukiman Suwiryo (27April 1951 - 3 April 1952): menandatangani Mutual Security Act dari AS sehingga kabinet harus mundur.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953) atau Zaken Kabinet
   Terjadi  peristiwa "kemarahan militer" 17 Oktober  1952. Moncong  meriam diarahkan ke lstana Negara menuntut dibubarkan  parlemen. Latar belakang peristiwa ini adalah reformasi dan reorganisasi angkatan perang yang dilakukan parlemen sehingga ada pemangkasan anggaran untuk TNI.
   Peristiwa Tanjung Morawa saat polisi menembak mati 5 petani ilegal yang menjarah kebun milik asing. Peristiwa ini didalangi oleh PKI dan menyebabkan Wilopo turun.
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus  1955)
   Kabinet koalisi NU dan PNI, sedangkan Masyumi menjadi oposisi.
   Kabinet ini berhasil mengadakan Konferensi Asia Afrika.
   Pertikaian NU dan PNI mengakibatkan kabinet ini bubar.
5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus  1955 - 3 Maret 1956)
   Kabinet ini adalah kabinet dari Masyumi.
   Kebijakannya adalah pembubaran  Uni-Indonesia Belanda.
   Keberhasilannya adalah mengadakan Pemilu pada tahun  1955.
   Kabinet ini bubar karena hilangnya dukungan  di parlemen.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 - 14 Maret 1957)
   Kabinet ini adalah koalisi tiga besar Masyumi, NU, dan PNI.
   Program  kabinet  adalah  perjuangan  membebaskan  lrian  Barat  dan melaksanakan politik bebas aktif.
   Masyumi menarik diri dari kabinet sehingga kabinet ini mundur pad a 14 Maret 1957.
7. Kabinet Juanda (9April 1957-  10Juli 1959)
   Pada tanggal 30 November 1957, terjadi peristiwa Cikini. Usaha pembunuhan Presiden Soekarno lewat lemparan granat di Sekolah Perguruan Cikini. Kolonel Zulkifli  Lubis terlibat dalam usaha pembunuhan  ini dan PRRI berada di balik peristiwa ini.
   Amerika Serikat diindikasikan  terlibat membantu PRRI. Pilot AS bernama Allen Pope berhasil ditangkap setelah kapalnya ditembakjatuh AURI.
   Programnya adalah  pancakarya (membentuk dewan nasional, normalisasi keadaan republik, pembatalan KMB, perjuangan lrian Jaya, menggiatkan pembangunan).
   Pada tanggal  13 Desember 1957, Deklarasi Juanda diadakan untuk mengganti batas wilayah  laut yang dibuat  pemerintah  Belanda  yang disebut  territoriale Zee kringen ordonantie tahun  1939.  Batas wilayah laut  Indonesia  adalah  12  mil diukur dari titik terluar pulau.

 

b. Media Cetak Masa Demokrasi Liberal

1. Harian Rakyat (Partai Komunis Indonesia)
2. Pedoman (Partai Syarikat Islam)
3. Suluh Indonesia (Partai Nasional Indonesia)
4. Harian Abadi (Masyumi)

 

 

K. DEMOKRASI TERPIMPIN

 

a. Peristiwa Penting Masa Demokrasi Terpimpin

1. Dekret Presiden
   Kekacauan melanda  Indonesia sehingga Presiden Soekarno mengajukan  gagasan Konsepsi Presiden yang berisi pembentukan Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional yang terdiri atas wakil semua partai termasuk PKI dan golongan fungsional (Golongan Karya).
   Konstituante gagal membentuk UUD yang baru karena pertentangan ideologi. Pada tanggal 5 Juli  1959, Dekret Presiden dikeluarkan dan berisi:
   1. Pembubaran konstituante
   2. Berlakunya UUD 45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
   3. Pembentukan DPAS dan MPRS.
2. Kebijakan Demokrasi Terpimpin
   MPRS  diangkat  tidak  lewat  pemilu tetapi  ditunjuk  oleh  Presiden.  Anggota harus menyetujui UUD 45 dan Manifesto Politik, yaitu pidato kenegaraan presiden tanggal 17  Agustus  1656  yang berjudul  Penemuan  Kembali  Revolusi  Kita.  Kebijakan  yang dikeluarkan adalah GBPNB dan pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. BPS dibentuk dan diketuai Soekarno.
   Kabinet Kerja dibentuk oleh Soekarno dengan Perdana Menteri Soekarno.
   Front Nasional dibentuk untuk penyelesaian lrian Barat dan pembangunan  semesta nasional PKI menguasai lewat lembaga ini.
   Konfrontasi dengan Malaysia dengan dikeluarkannya Dwikora karena memproklamasikan Federasi Malaysia tanggal 16 September 1963 Malaya. Dwikora berisi poin berikut:
   1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.
   2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia Singapura Sa bah Serawak dalam menggagalkan negara boneka Malaysia.
   Pada tanggal 5 April 1961, Belanda membentuk dewan Papua bagi lrian Barat. Operasi Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto untuk menyelesaikan masalah lrian Barat. Terjadi pertempuran Laut Aru, Vos Sudarso dengan KRI Macan Tutu I tenggelam oleh Belanda. lrian Barat diserahkan oleh Belanda ke Indonesia melalui lembaga bentukan PBB, yaitu UNTEA. Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora yang berisi sebagai berikut:
   1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda.
   2. Kibarkan sang merah putih di lrian Barat.
   3. Bersiaplah mobilisasi umum.
   Penggabungan TNI dan Polri Pembubaran parpol Perbaikan ekonomi dengan membuat Depernas (Dewan Perancang Nasional), Dekon (Deklarasi Ekonomi), Devaluasi, dan Peraturan 26 Mei mengenai ekspor dan impor. Kontrol yang kurang dan penanganan masalah ekonomi yang bersifat politis mengakibatkan pelaksanaan kebijakan ekonomi ini semakin memperparah keadaan ekonomi Indonesia. Pada tahun 1966, defisit 7,5 miliar menambah volume dalam sirkulasi ekonomi yang semakin meningkat. Defisit itu diselesaikan dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan bahwa hal tersebut menambah beratnya inflasi hingga akhirnya inflasi di Indonesia mencapai 600%.
3. Penyimpangan Demokrasi Terpimpin untuk kebijakan dalam negeri
   • Pembentukan Nasakom
   • Pembubaran DPR hasil Pemilu '55
   • Pimpinan DPR-GR, DPAS, MPRS diangkat menjadi menteri
   • Pengangkatan presiden seumur hidup
   • Penyebarluasan ajaran Nasakom
   • Pengangkatan anggota DPR-GR dan MPRS sepihak oleh Soekarno.
4. Penyimpangan demokrasi terpimpin untuk kebijakan luar negeri
   Penyelenggaraan  politik konfrontasi dengan  membentuk Oldefo (Old Established Forces) yang terdiri  atas negara kapitalis (AS, lnggris, Australia, dan sekutunya) dan Nefo  (New Emerging Forces) yang terdiri  atas  negara  revolusioner  dan komunis,  RI termasuk Nefo Politik mercusuar dengan  membangun Senayan, Monas, Jembatan Ampera,  Penyelenggaraan Ganefo untuk menyaingi Olimpiade, Pembentukan poros Jakarta-Peking Pada tanggal 7 Januari  1965, Indonesia keluar dari PBB.

 

b. Pertentangan Kebudayaan

Lekra  yang  dikomando oleh  Pramoedya  Ananta  Toer ingin  menyebarkan  paham  komunis dengan  mendominasi kegiatan  budaya  di  Indonesia. Manifesto  kebudayaan  atau  manikebu dibentuk oleh Rendra, Taufik Ismail, dan H.B. Yasin untuk menghalang upaya Lekra.

 

 

L. PEMBERONTAKAN MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

 

a. Pemberontakan DI/TII

1. DI Tl/ Jawa Barat (1948 - 1962)
   • Pemimpin: Kartosuwiryo
   • Penyebab: kekecewaan  terhadap Perjanjian Renville sehingga Laskar Hizbullah  dan Sabilillah menolak hijrah ke Jawa Tengah
   • Tujuan: memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia
   • Operasi penumpasan: Operasi Pagar Betis dan Operasi Barata Yudha
2. DI/Tl/ Jawa Tengah
   • Pemimpin: Amir Fattah (Majelis Islam) dan Kyai Sumolangu (Angkatan Umat Islam)
   • Penyebab: pengurangan divisi tentara (demobilisasi tentara)
   • Tujuan: mendirikan Negara Islam Jawa Tengah
   • Operasi penumpasan: Operasi Banteng Raider
3. DI/Tl/ Sulawesi Selatan (1950 - 1965)
   • Pemimpin: Kahar Muzakar
   • Penyebab: demobilisasi tentara (pengurangan jumlah tentara)
4. DI/Tl/ Kalimantan Se/atan (1950 - 1960)
   • Pemimpin: lbnu Hajar
   • Penyebab: demobilisasi tentara lbnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas
5. DI/Tl/ Aceh (1953 - 1959)
   • Pemimpin: Datuk Berau
   • Penyebab: ketidakpuasan status Aceh yang menjadi bagian provinsi Sumatera Utara
   • Penyelesaian: musyawarah rakyat Aceh sehingga Aceh diberikan otonomi yang luas kepada rakyat Aceh dalam bidang Agama dan hukum adat.

 

b. Pemberontakan Unsur KNIL

1. Pemberontakan APRA (1949 - 1950)
   • Pemimpin: Raymond Westerling
   • Dalang: Sultan Hamid II
   • Penyebab: kekhawatiran pembubaran negara Pasundan, dukungan terhadap sistem federal, dan melindungi aset ekonomi Belanda
   • Berhasil menewaskan 80 TNI termasuk Letkol Lem bong.
2. Pemberontakan Andi Azis
   • Pemimpin: Andi Azis
   • Penyebab:  penolakan  penggabungan  TNI dan  unsur  eks-KNIL,  serta  penolakan kedatangan pasukan TNI ke Makassar
   • Penumpasan dipimpin oleh Kolonel Kawilarang
3. RMS
   • Pemimpin: Dr. Soumokil
   • Penyebab: penolakan negara kesatuan dan memproklamasikan  RMS
   • Penumpasan oleh Divisi Siliwangi (Alex Kawilarang) dan Letkol Slamet Riyadi gugur

 

c. Pemberontakan PRRI Permesta

1. Pemberontakan PRRI (1956 - 1961)
   • Pemimpin: Ahmad Husein
   • Latar belakang: kesenjangan pusat dan daerah
   • Dibentuknya  Dewan Banteng  (Ahmad  Husein),  Dewan Gajah  (Maludin  Simbolon), dan Dewan Garuda (Barlian)
   • Diproklamasikan  PRRI dengan PM Syafrudin Prawiranegara
   • Operasi  penumpasan:  Operasi Tegas  (dipimpin  Kaharudin  Nasution),  Operasi  17 Agustus (Ahmad Yani), Operasi Sapta  Marga (Jatikusumo),  dan Operasi Sadar (lbnu Sutowo)
2. Pemberontakan Permesta (1957 - 1961)
   • Pemimpin: Ventje Sumual dan DJ Somba
   • Latar belakang: kesenjangan ekonomi  pusat dan daerah
   • Diselesaikan dengan Operasi Merdeka (Rukminto Hendraningrat)