Materi Online


Perjalanan Bangsa Indonesia Masa Kolonialisme dan Imperialisme - Sejarah (Soshum) SBMPTN



A.  KEDATANGAN BANGSA EROPA DAN MUNCULNYA KOLONIALISME

 

a. Kedatangan Bangsa Portugis

Pada tahun  1453, pusat perdagangan  di Laut Tengah, yakni  kota Konstantinopel jatuh  ke tangan  Kesultanan  Ottoman  (Turki).  Sultan  Mahmud  II  kemudian menutup  Konstantinopel bagi bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah• rempah.  Dengan  tujuan  utama  mencari jalur  perdagangan  baru, ekspedisi  Portugis oleh Bartolomeus  Diaz berhasil  mencapai  Samudra  Hindia  dari Tanjung  Harapan  pada tahun 1487. Pada 1498, ekspedisi Vasco de Gama bahkan berhasil sampai di India. Akhirnya, setelah keberhasilan tersebut, tahun 1509 Raja Portugis mengirimkan  ekspedisi untuk mencari Malaka yang merupakan  pusat perdagangan  rempah-rempah di Asia. Ekspedisi yang dipimpin oleh Diogo Sequeria tersebut berhasil mencapai Malaka, namun segera diusir oleh Sultan Mahmud Syah dari Kesultanan Malaka. Dua tahun  kemudian, ekspedisi yang lebih besar dengan  1.200 pasukan datang kembali di bawah pimpinan  Alfonso de Albuquerque. Setelah melakukan penyerangan dan pengepungan,  pasukan tersebut berhasil menaklukkan  Malaka pada bulan Agustus 1511. Tidak cukup dengan  menguasai Malaka, armada Portugis dipimpin Francisco Serrao ditugaskan mencari  Pulau Rempah-Rempah di Maluku.  Kapal mereka banyak yang tenggelam,  namun  beberapa di antaranya  berhasil mendarat  di Hitu  (utara  Ambon)  pada tahun  1512.

 

b. Kedatangan Bangsa Spanyol

Sesuai  dengan  Perjanjian Tordesillas  antara  Spanyol  dan  Portugis  (7  Juni  1494),  bangsa Spanyol memiliki  hak atas dunia  baru yang ditemuinya dari  pelayaran melewati Samudra Pasifik, sedangkan Portugis memiliki  hak atas pelayarannya melewati Tanjung Harapan dan Samudra Hindia. Sisa armada Ferdinand Magellan yang dipimpin oleh Del Cano berlayar ke Maluku  dari  Filipina.  Pada  November  1521,  mereka berhasil tiba  di Ternate.  Portugis  yang telah memulai  perdagangan  di sana menganggap  Spanyol melanggar  Perjanjian Tordesillas sehingga memaksa mereka pindah ke Tidore. Keduanya pun segera terlibat dalam persaingan antara  Kesultanan  Ternate  dan  Kesultanan  Tidore.  Pada  22  April   1529,  ditandatangani Perjanjian Zaragosa untuk menyelesaikan sengketa Portugis dan Spanyol atas Pulau Maluku. Sesuai perjanjian tersebut, diputuskan bahwa Portugis memiliki hak kolonialisasi atas seluruh Pulau Maluku (dari Tanjung Harapan hingga Asia Tenggara), sedangkan Spanyol memiliki  hak atas seluruh daerah Samudra Pasifik (termasuk Filipina).

 

c. Kedatangan Bangsa Belanda

Ekspedisi Belanda pertama yang menuju Asia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595.  Pada  1596  mereka tiba di  Banten,  kota  pelabuhan  yang menjadi pusat  perdagangan lada di Jawa Barat. Belanda kemudian memusatkan perdagangannya di Banten karena Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Setelah keberhasilan berdagang lada di Banten, ekspedisi Belanda kemudian  berlayar mencari  Pulau  Rempah-Rempah.  Pada  1599  di bawah  pimpinan  Jacob van Neck,  Belanda  berhasil mencapai Maluku. Setibanya di sana, Belanda segera  membantu pemimpin   Hitu   untuk  melawan  Portugis.  Akibatnya,  Belanda  memiliki   keleluasaan  atas rempah-rempah  di Hitu. Perdagangannya yang semakin maju di Nusantara membuat Belanda pada 20  Maret  1602  mendirikan  kongsi dagang  VOC (Vereenigde  Oostindishe  Compagnie). Tujuan  utama  VOC saat  itu  adalah  mengurangi   persaingan  antarpedagang  Belanda  dan memperkuat perusahaan Belanda melawan kongsi dagang lnggris, EiC (East India Company).

 

d. Kedatangan Bangsa lnggris

Navigator  lnggris  Sir  Francis  Drake melewati  Maluku  saat  menjelajahi  dunia  tahun  1579. Ekspedisi  lnggris  ke Nusantara dimulai  setelah  Ratu  Elizabeth  I   mengizinkan  EiC  menginvasi perdagangan  Asia. Pada  Juni  1602,  armada  pertama  lnggris  yang dipimpin oleh Sir James Lancaster   berhasil  tiba  di  Aceh.  lnggris   kemudian   memperoleh   izin   untuk  mendirikan pos  perdagangan  di  Bantam  yang  bertahan  hingga  1682.  Ekspedisi  kedua  lnggris  yang dipimpin oleh Sir  Henry  Middleton  berhasil mencapai  Maluku  (1604).  Kedatangan  armada lnggris  tersebut   kemudian  memicu   persaingan   dagang  antara   EiC  dan  VOC terhadap komoditas rempah-rempah.  Pada  1667 terjadi peristiwa Pembantaian Ambon oleh VOC yang menewaskan  10  orang  EiC  atas  tuduhan   konspirasi  bersama  rakyat.  Akibat  dari  peristiwa tersebut,  lnggris  dan  Belanda  menandatangani  Perjanjian  Breda  (1667).  Sesuai  perjanjian tersebut,  VOC memiliki hak monopoli  atas  komoditas  pala. lnggris  kemudian mengurangi aktivitas dagangnya di Maluku dan memusatkannya di Bantam ataupun daerah Asia lainnya.

 

 

B.   MASA KOLONIAL PORTUGIS DAN SPANYOL

 

a. Kolonialisme Portugis di Maluku

HubunganTernatedan Portugis berubah menjaditegang karena sikap merekayangtidaksopan dalam berdagang dan upaya Portugis melakukan kristenisasi. Pada  1535,  Portugis menuduh dan menurunkan  Raja Tabariji,  penguasa Ternate.  Raja Tabariji  kemudian diasingkan  ke Goa di India dan masuk ke kristen. Dalam perjalanannya kembali ke Maluku, Raja Tabariji wafat di Malaka dan menyerahkan  kekuasaannya di Pulau Ambon  kepada ayah baptisnya, Jordao de Freitas. Keadaan tersebut semakin membuat rakyat membenci  dan ingin mengusir Portugis. Perlawanan  rakyat yang  dipimpin oleh  Sultan  Hairun  berhasil  ditumpas  Portugis dengan terbunuhnya sultan di Benteng Duurstede tahun 1570. Berikutnya, perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabullah dengan cara mengepung  seluruh pusat-pusat kekuatan Portugis. Akhirnya, setelah 5 tahun,  Portugis menyerah dan meninggalkan  Pulau Ambon  tahun  1575. Portugis kemudian menetap di Pulau Timor.

 

b. Kolonialisme Spanyol di Maluku

Setelah Perjanjian Zaragosa, Spanyol yang berusaha menaklukkan Filipina menjadikan Minahasa  sebagai  lumbung  beras.  Pentingnya  Minahasa  membuat  Spanyol  mendirikan benteng di Wenang dengan  cara menipu  Kepala Walak Lolong  Lasut. Berikutnya, dengan pasukannya Spanyol berhasil menduduki  benteng Portugis di Amurang, Pendudukan tersebut akhirnya  membuat  Spanyol  menguasai  Minahasa. Spanyol  selalu  berusaha  memonopoli perdagangan  beras sehingga membuat rakyat Minahasa berusaha mengusir Spanyol. Perang terbuka terjadi pada tahun  1644-1646 dengan kekalahan di pihak Spanyol. Spanyol akhirnya berhasil diusir atas usaha para Waranei (ksatria Minahasa).

 

 

C.  MASA KOLONIAL BELANDA

 

a. Masa Pemerintahan VOC

Gubernur jenderal VOC ke-4 adalah Jan Pieterszoon Coen. Pada 30 Mei 1619, Coen dengan 19 kapal perang menaklukkan Jayakarta yang merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Daerah tersebut kemudian dijadikan markas besar VOC dan namanya diganti menjadi Batavia. Selama  masa pemerintahannya,  VOC ikut  campur  dalam  perpolitikan  kerajaan-kerajaan nasional  sehingga  membuat  lemahnya  kekuasaan lokal. VOC berhasil  menguasai  hampir seluruh Pulau Jawa saat berakhirnya Perang Suksesi Jawa Ill. Kekuasaan VOC atas Pulau Maluku meningkat dengan mengusir Portugis dari bentengnya di Solor.

Berhasilnya   Belanda   menguasai   sebagian   besar  wilayah   Nusantara   memberikan   VOC keuntungan dengan hak-haknya berikut.

  1. Memonopoli perdagangan.
  2. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat.
  3. Membentuk angkatan perang sendiri.
  4. Mencetak uang dan memiliki  mata uang sendiri.
  5. Mengangkat pegawai yang dibutuhkan.
  6. Mengumumkan dan mengadakan perang.

Memasuki abad  ke-18  masa-masa kejayaan VOC berakhir. Masalah-masalah berikut memicu dibubarkannya voe pada tahun  1799.

  1. Banyak  pegawai  VOC melakukan  penyelewengan   kekuasaan untuk  memperkaya  diri sendiri (korupsi).
  2. PegawaiVOCtidakcakap mengelola keuangan sehingga hutangVOCsemakin menumpuk.
  3. Banyaknya perang di seluruh Nusantara akibat perlawanan sporadik rakyat.
  4. Persaingan dagang dengan kongsi dagang lain, seperti EiC.
  5. Prajurit voe banyak yang tewas di peperangan.

 

b. Masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda/Prancis

Setelah kekalahan Belanda dalam  Perang Eropa, Belanda dikuasai oleh Kekaisaran Prancis. Kaisar Napoleon Bonaparte kemudian menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal  Hindia Belanda pada 5 Januari 1808. Tugas utama bagi Daendels adalah mengatur pemerintahan  setelah  dibubarkannya VOC dan mempertahankan  Indonesia  dari serangan lnggris. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan  Daendels dalam upaya menjalankan tugasnya tersebut.

  1. Bidang militer
    • Menarik orang-orang  Indonesia menjadi prajurit.
    • Membangun  pabrik-pabrik  pembuatan senjata, seperti di Semarang dan Surabaya.
    • Membangun  benteng-benteng sebagai pusat pertahanan.
  2. Bidang keuangan
    • Menjual tanah negara kepada pengusaha swasta Cina (Hou Ti Ko).
    • Menerapkan preanger stelsel atau kewajiban rakyat untuk menanam kopi.
    • Menerapkan kebijakan verpliechteliverantieatau kewajiban bagi rakyat untukmenjual hasil bumi kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan.
    • Menerapkan kebijakan contingenten berupa pajak hasil bumi.
  3. Bidang perhubungan
    Menyempurnakan  sistem jalan yang terbentang  dari Anyer hingga  Panarukan  dengan sistem kerja rodi bagi rakyat.
  4. Bidang politik
    • Pulau Jawa dibagi menjadi 9 wilayah yang disebut keresidenan dengan pemimpinnya bergelar residen.
    • Mendirikan  pengadilan.
    • Bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai Belanda.
    • Menghukum  pegawai yang ketahuan korupsi dan memperbaiki  gaji pegawai.

Seluruh kebijakan Daendels menimbulkan kesengsaraan yang lebih parah bagi rakyat Indonesia. Tindakannya menjual tanah negara  kepada pengusaha Cina dianggap tidak tepat oleh  Napoleon  sehingga  Daendels kemudian  digantikan  oleh Jan  Willem  Janssens  (1811 ). Gubernur Jenderal Janssens yang kurang cakap melemahkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.  Akibatnya,  lnggris  berhasil menduduki  Indonesia  pada tahun  1811  yang  ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.

 

c. Berlakunya Sistem Tanam Paksa

Pada  16 Agustus  1816,  Belanda secara  resmi  berkuasa kembali  atas Indonesia. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang diangkattahun 1830 kemudian memberlakukan sistem kultivasi tanaman  (cultuurstelsef). Tujuan sistem tersebut adalah mengisi  kas Belanda yang terkuras karena banyaknya perlawanan  rakyat saat Belanda kembali  mengambil  alih Hindia Belanda dari lnggris, seperti Perang Diponegoro  dan Perang Padri. Pelaksanaan cultuurste/se/ merupakan salah satu bentuk kerja rodi karena rakyat harus bekerja selama setahun penuh di lahan  pertanian. Lahan pertanian juga sebagian besar harus ditanami komoditas ekspor bagi Belanda, namun masih tetap dikenakan pajak. Akibatnya, sistem kultivasi ini kemudian lebih dikenal dengan sistem tanam paksa. Tana man wajib yang harus ditanam pada sistem tersebut adalah kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Keuntungan sistem tanam paksa sangat melimpah ruah bagi Belanda, namun membuat rakyat Indonesia semakin miskin.

 

d. Berlakunya Politik Pintu Terbuka

Pada tahun  1860-an, politik mencari keuntungan besar (batig slot) Belanda mendapat pertentangan dari golongan  liberalis dan humanitaris. Kaum liberal kemudian memenangkan suara di parlemen Belanda sehingga di Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru. Kaum liberal berusaha dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan  rakyat jajahan. Dalam mencapai  tujuan  tersebut dikeluarkanlah  Undang-Undang  Agraria Tahun  1870.  lsi  pokok undang-undang tersebut, antara lain pribumi  diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta dan pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen  dalam jangka waktu 75 tahun. Undang-Undang Agraria kemudian mendorong  politik pintu terbuka yang membuka Pulau Jawa bagi perusahaan swasta. Pemerintah kolonial memberikan kebebasan pengusaha untuk menyewa tanah, bukan menjual sehingga tanah penduduk tidak jatuh ke tangan  asing. Selain Undang-Undang Agraria, Belanda juga  menetapkan Undang• Undang Gula tahun  1870 (Suiker Wet). Tujuan berlakunya  undang-undang tersebut adalah untuk memberikan  kesempatan luas bagi pengusaha perkebunan gula.

Berikut ini adalah dampak berlakunya politik pintu terbuka.

  1. Dibangunnya fasilitas perhubungan  dan irigasi.
  2. Rakyat mengenal sistem upah dengan uang dan mengenal barang-barang ekspor dan impor.
  3. Muncul  pedagang  perantara yang pergi ke daerah-daerah  pedalaman, mengumpulkan hasil-hasil pertanian, dan menjualnya kepada grosir.
  4. lndustri  atau  usaha  pribumi  mati  karena para pekerja banyak yang  pindah  bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik.
  5. Rakyat tetap miskin.

 

e. Berlakunya Politik Etis

Politik  pintu  terbuka tidak membawa hasil yang  sesuai  dengan  tujuan awalnya  sehingga kaum liberal Belanda dianggap gaga I. Seorang pengacara  Belanda bernama Conrad Theodore van  Deventer  (1857-1915)  berpendapat  bahwa  kaum  liberal  hanya  mementingkan prinsip kebebasan  tanpa memperhatikan nasib rakyat jajahan. C.T. van  Deventer  kemudian secara konkret  menjelaskan  pada  publik  bagaimana Belanda  memperoleh  kemakmuran  akibat kolonialisasi, sedangkan rakyat tanah jajahan miskin dan terbelakang  sehingga sepantasnya kekayaan tersebut dikembalikan. Penjelasan tersebut dimuat dalam tulisannya di majalah De Gids (panduan) yang berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) pada tahun  1899.

Saat  menjadi anggota  parlemen Belanda, C.T. van Deventer  berhasil menyelesaikan  laporan keadaan   ekonomi   rakyat  jajahan  di  Pulau  Jawa  dan  Madura   (1904).   Laporan  tersebut kemudian ia sebarluaskan dalam tulisannya di majalah De Gids tahun  1908 yang dengan  tegas menyatakan bahwa keadaan mengenaskan di tanahjajahan terjadi akibat kesalahan kebijakan pemerintah. Tulisan tersebut juga  memuat  prinsip-prinsip  etis pemerintah terhadap tanah jajahannya. C.T. van  Deventer kemudian mengusulkan  dan  mendesak  pemerintah  Belanda untuk menerapkan politik etis berdasarkan tiga hal pokok  berikut (trilogi van deventer).

  1. lrigasi  (pengairan),   diusahakan  pembangunan   irigasi   untuk   mengairi   sawahsawah penduduk sehingga membantu peningkatan kesejahteraan rakyat.
  2. Edukasi (pendidikan), diusahakan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
  3. Migrasi  (perpindahan  penduduk),  persebaran  penduduk harus  diusahakan  agar  lebih merata  sehingga  perlu  adanya   migrasi   penduduk  dari  yang   padat  ke  yang  jarang penduduknya.

Pelaksanaan  politik etis tidak sesuai  dengan  tujuan awalnya  karena  tetap  menyengsarakan rakyat  dalam   cara  yang   berbeda   dan   tetap  mengedepankan   keuntungan   besar   bagi pemerintah  kolonial Belanda. Keberhasilan  politik ini hanya satu, yakni munculnya golongan cendekia  muda yang akhirnya membawa Indonesia memasuki  Periode Pergerakan Nasional.

 

 

D.  MASA KOLONIAL INGGRIS

 

a. Berlakunya Sistem Sewa Tanah

lnggris mengalahkan tentara Belanda di Perang Bogar tahun  1811  hingga akhirnya berhasil menangkap  Gubernur Jenderal  Janssens  dan  menduduki   Indonesia.  Berikutnya,  pimpinan lnggris di Indonesia adalah Letnan Gubernur Stamford Raffles. Kebijakan yang diberlakukan masa Raffles adalah sistem sewa tanah (Landrent). Pokok-pokok sistem tersebut sebagai berikut.

  1. Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan.
  2. Hasil pertanian diserahkan langsung kepada pemerintah tanpa perantara bupati.
  3. Rakyat harus membayar pajak sewa tanah kepada pemerintah sebagai pemilik tanah.

Meskipun sistem sewa tanah tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena keterbatasan pegawai  dan  keadaan  lainnya,  masa pemerintahan  Raffles  memberi  banyak sumbangan positif bagi rakyat Indonesia. Dampak positif tersebut sebagai berikut.

  1. Wilayah  Pulau Jawa dibagi  menjadi  16 daerah  keresidenan  sehingga  mempermudah pemerintah mengawasi setiap daerah. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen.
  2. Terdapat  susunan  baru  dalam  pengadilan  yang  didasarkan  pada  pengadilan  lnggris sehingga rakyat tidak menjadi objek kesewenang-wenangan.
  3. Dibangunnya  Kebun Raya Bogor untuk konservasi tumbuh-tumbuhan yang ada di Pulau Jawa.
  4. Menemukan spesies bunga asli Nusantara yang langka, Rafflesia Arnoldi.
  5. Menulis  buku  The History of Java  mengenai  kehidupan  rakyat  dan  kebaikankebaikan lokal penduduk  asli Jawa.

 

b. Konvensi London

Konvensi London tahun  1814 dilaksanakan antara Belanda dan lnggris. Secara garis besar, isi konvensi tersebut adalah menyepakati pengembalian  tanah jajahan milik Belanda yang telah direbut oleh lnggris. Penyerahan wilayah  Indonesia dari lnggris kepada Belanda kemudian berlangsung di Batavia pada tanggal  19 Agustus 1816. Pihak lnggris diwakili oleh John Fendall dan Belanda diwakili oleh Ellout, van der Capellen, dan Buykes.

 

 

E. MASA KOLONIAL JEPANG

 

a. lnvasi Jepang ke Indonesia

Perang terbuka  antara Jepang dan Pemerintah Kolonia! Hindia Belanda (KNIL) dimulai  sejak tahun  1942. Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menaklukkan daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan  Maluku  pada Februari  1942. Berikutnya,  1     Maret  1942, Jepang menyerang pusat kekuasaan  KNIL di Batavia dengan pasukannya yang mendarat di tiga tempat sekaligus di Jawa Barat. KNIL menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Keberhasilan Jepang menduduki  Indonesia tidak lepas dari bantuan rakyat yang mengira Jepang sebagai saudara Asia yang akan  membantu Indonesia lepas dari  belenggu  kolonialisasi. Namun, perkiraan tersebut ternyata salah, Jepang menempatkan Indonesia pada tahap  baru penjajahan yang dipimpin oleh militer Jepang.

 

b. Dampak Pendudukan Jepang

  1. Dampak  bidang birokrasi
    Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan mi liter, yakni Angkatan Darat (rikugun) dan Angkatan Laut (kaigun). Pemerintahan militer tersebut terbagi  atas daerah berikut.
    • Pemerintahan militer AD tentara ke-25 untuk Sumatra.
    • Pemerintahan militer AD tentara ke- 16 untuk Jawa dan Madura.
    • Pemerintahan  militer  AL Armada  Selatan  kedua untuk  Kalimantan,  Sulawesi,  dan Maluku.
      Pada  masa ini, rakyat mendapatkan kesempatan  memegang jabatan yang lebih penting daripada masa KNIL, yakni sebagai gubernur  dan walikota.
  2. Dampak bidang pendidikan
    Rakyat memiliki  kesempatan luas untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
  3. Dampak bidang politik
    Semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan  dan rakyat hanya boleh ikut berpartisipasi dalam politik melalui organisasi-organisasi buatan Jepang, seperti Gerakan Tiga Adan Putera.
    • Organisasi semi-militer: Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Korps Kewaspadaan/ Barisan Palisi), Fujinkai (Perkumpulan Wanita), Suishintai (Barisan Pelopor), dan Gokukutai (Barisan Pelajar).
    • Organisasi militer: Heiho (Pasukan  Pembantu  Prajurit Jepang), Peta (Pembela Tanah Air).
  4. Dampak  bidang ekonomi
    Jepang memfokuskan ekonomi Indonesia pada sumber-sumber bahan mentang pendukung  industri perang. Asas ekonomi perang yang diterapkan mematikan usaha rakyat  dan  secara  langsung  seluruh  sektor  ekonomi  dimonopoli  oleh  pihak  swasta Jepang. Jepang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai sumber biaya perang dengan sekutu sehingga seluruh hasil bumi dikuras habis menyuplai  kebutuhan tentara Jepang. Akibatnya,  rakyat kelaparan, kurang  gizi, berpenyakit, bahkan  tidak  memiliki  pakaian layak sehingga akhirnya jumlah  kematian meningkat dengan cepat.
  5. Dampak bidang sosial
    Jepang menerapkan  kerja rodi yang disebut romusha.  Rakyat dianggap sebagai budak, tenaganya diperas, kesehatan tidak dijamin, makanan tidak dicukupi, dan harus tinggal di tempat yang jorok. Jepang memperlakukan  rakyat dengan sangat kasar, khususnya para wanita yang dijadikan  tawanan  di rumah bordil tentara sehingga dikenal  istilah jugun ianfu.