Perjalanan Bangsa Indonesia Masa Kolonialisme dan Imperialisme - Sejarah (Soshum) SBMPTN
A. KEDATANGAN BANGSA EROPA DAN MUNCULNYA KOLONIALISME
a. Kedatangan Bangsa Portugis
Pada tahun 1453, pusat perdagangan di Laut Tengah, yakni kota Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman (Turki). Sultan Mahmud II kemudian menutup Konstantinopel bagi bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah• rempah. Dengan tujuan utama mencari jalur perdagangan baru, ekspedisi Portugis oleh Bartolomeus Diaz berhasil mencapai Samudra Hindia dari Tanjung Harapan pada tahun 1487. Pada 1498, ekspedisi Vasco de Gama bahkan berhasil sampai di India. Akhirnya, setelah keberhasilan tersebut, tahun 1509 Raja Portugis mengirimkan ekspedisi untuk mencari Malaka yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Ekspedisi yang dipimpin oleh Diogo Sequeria tersebut berhasil mencapai Malaka, namun segera diusir oleh Sultan Mahmud Syah dari Kesultanan Malaka. Dua tahun kemudian, ekspedisi yang lebih besar dengan 1.200 pasukan datang kembali di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah melakukan penyerangan dan pengepungan, pasukan tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada bulan Agustus 1511. Tidak cukup dengan menguasai Malaka, armada Portugis dipimpin Francisco Serrao ditugaskan mencari Pulau Rempah-Rempah di Maluku. Kapal mereka banyak yang tenggelam, namun beberapa di antaranya berhasil mendarat di Hitu (utara Ambon) pada tahun 1512.
b. Kedatangan Bangsa Spanyol
Sesuai dengan Perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis (7 Juni 1494), bangsa Spanyol memiliki hak atas dunia baru yang ditemuinya dari pelayaran melewati Samudra Pasifik, sedangkan Portugis memiliki hak atas pelayarannya melewati Tanjung Harapan dan Samudra Hindia. Sisa armada Ferdinand Magellan yang dipimpin oleh Del Cano berlayar ke Maluku dari Filipina. Pada November 1521, mereka berhasil tiba di Ternate. Portugis yang telah memulai perdagangan di sana menganggap Spanyol melanggar Perjanjian Tordesillas sehingga memaksa mereka pindah ke Tidore. Keduanya pun segera terlibat dalam persaingan antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Pada 22 April 1529, ditandatangani Perjanjian Zaragosa untuk menyelesaikan sengketa Portugis dan Spanyol atas Pulau Maluku. Sesuai perjanjian tersebut, diputuskan bahwa Portugis memiliki hak kolonialisasi atas seluruh Pulau Maluku (dari Tanjung Harapan hingga Asia Tenggara), sedangkan Spanyol memiliki hak atas seluruh daerah Samudra Pasifik (termasuk Filipina).
c. Kedatangan Bangsa Belanda
Ekspedisi Belanda pertama yang menuju Asia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Pada 1596 mereka tiba di Banten, kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan lada di Jawa Barat. Belanda kemudian memusatkan perdagangannya di Banten karena Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Setelah keberhasilan berdagang lada di Banten, ekspedisi Belanda kemudian berlayar mencari Pulau Rempah-Rempah. Pada 1599 di bawah pimpinan Jacob van Neck, Belanda berhasil mencapai Maluku. Setibanya di sana, Belanda segera membantu pemimpin Hitu untuk melawan Portugis. Akibatnya, Belanda memiliki keleluasaan atas rempah-rempah di Hitu. Perdagangannya yang semakin maju di Nusantara membuat Belanda pada 20 Maret 1602 mendirikan kongsi dagang VOC (Vereenigde Oostindishe Compagnie). Tujuan utama VOC saat itu adalah mengurangi persaingan antarpedagang Belanda dan memperkuat perusahaan Belanda melawan kongsi dagang lnggris, EiC (East India Company).
d. Kedatangan Bangsa lnggris
Navigator lnggris Sir Francis Drake melewati Maluku saat menjelajahi dunia tahun 1579. Ekspedisi lnggris ke Nusantara dimulai setelah Ratu Elizabeth I mengizinkan EiC menginvasi perdagangan Asia. Pada Juni 1602, armada pertama lnggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster berhasil tiba di Aceh. lnggris kemudian memperoleh izin untuk mendirikan pos perdagangan di Bantam yang bertahan hingga 1682. Ekspedisi kedua lnggris yang dipimpin oleh Sir Henry Middleton berhasil mencapai Maluku (1604). Kedatangan armada lnggris tersebut kemudian memicu persaingan dagang antara EiC dan VOC terhadap komoditas rempah-rempah. Pada 1667 terjadi peristiwa Pembantaian Ambon oleh VOC yang menewaskan 10 orang EiC atas tuduhan konspirasi bersama rakyat. Akibat dari peristiwa tersebut, lnggris dan Belanda menandatangani Perjanjian Breda (1667). Sesuai perjanjian tersebut, VOC memiliki hak monopoli atas komoditas pala. lnggris kemudian mengurangi aktivitas dagangnya di Maluku dan memusatkannya di Bantam ataupun daerah Asia lainnya.
B. MASA KOLONIAL PORTUGIS DAN SPANYOL
a. Kolonialisme Portugis di Maluku
HubunganTernatedan Portugis berubah menjaditegang karena sikap merekayangtidaksopan dalam berdagang dan upaya Portugis melakukan kristenisasi. Pada 1535, Portugis menuduh dan menurunkan Raja Tabariji, penguasa Ternate. Raja Tabariji kemudian diasingkan ke Goa di India dan masuk ke kristen. Dalam perjalanannya kembali ke Maluku, Raja Tabariji wafat di Malaka dan menyerahkan kekuasaannya di Pulau Ambon kepada ayah baptisnya, Jordao de Freitas. Keadaan tersebut semakin membuat rakyat membenci dan ingin mengusir Portugis. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Sultan Hairun berhasil ditumpas Portugis dengan terbunuhnya sultan di Benteng Duurstede tahun 1570. Berikutnya, perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabullah dengan cara mengepung seluruh pusat-pusat kekuatan Portugis. Akhirnya, setelah 5 tahun, Portugis menyerah dan meninggalkan Pulau Ambon tahun 1575. Portugis kemudian menetap di Pulau Timor.
b. Kolonialisme Spanyol di Maluku
Setelah Perjanjian Zaragosa, Spanyol yang berusaha menaklukkan Filipina menjadikan Minahasa sebagai lumbung beras. Pentingnya Minahasa membuat Spanyol mendirikan benteng di Wenang dengan cara menipu Kepala Walak Lolong Lasut. Berikutnya, dengan pasukannya Spanyol berhasil menduduki benteng Portugis di Amurang, Pendudukan tersebut akhirnya membuat Spanyol menguasai Minahasa. Spanyol selalu berusaha memonopoli perdagangan beras sehingga membuat rakyat Minahasa berusaha mengusir Spanyol. Perang terbuka terjadi pada tahun 1644-1646 dengan kekalahan di pihak Spanyol. Spanyol akhirnya berhasil diusir atas usaha para Waranei (ksatria Minahasa).
C. MASA KOLONIAL BELANDA
a. Masa Pemerintahan VOC
Gubernur jenderal VOC ke-4 adalah Jan Pieterszoon Coen. Pada 30 Mei 1619, Coen dengan 19 kapal perang menaklukkan Jayakarta yang merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Daerah tersebut kemudian dijadikan markas besar VOC dan namanya diganti menjadi Batavia. Selama masa pemerintahannya, VOC ikut campur dalam perpolitikan kerajaan-kerajaan nasional sehingga membuat lemahnya kekuasaan lokal. VOC berhasil menguasai hampir seluruh Pulau Jawa saat berakhirnya Perang Suksesi Jawa Ill. Kekuasaan VOC atas Pulau Maluku meningkat dengan mengusir Portugis dari bentengnya di Solor.
Berhasilnya Belanda menguasai sebagian besar wilayah Nusantara memberikan VOC keuntungan dengan hak-haknya berikut.
- Memonopoli perdagangan.
- Mengadakan perjanjian dengan raja setempat.
- Membentuk angkatan perang sendiri.
- Mencetak uang dan memiliki mata uang sendiri.
- Mengangkat pegawai yang dibutuhkan.
- Mengumumkan dan mengadakan perang.
Memasuki abad ke-18 masa-masa kejayaan VOC berakhir. Masalah-masalah berikut memicu dibubarkannya voe pada tahun 1799.
- Banyak pegawai VOC melakukan penyelewengan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
- PegawaiVOCtidakcakap mengelola keuangan sehingga hutangVOCsemakin menumpuk.
- Banyaknya perang di seluruh Nusantara akibat perlawanan sporadik rakyat.
- Persaingan dagang dengan kongsi dagang lain, seperti EiC.
- Prajurit voe banyak yang tewas di peperangan.
b. Masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda/Prancis
Setelah kekalahan Belanda dalam Perang Eropa, Belanda dikuasai oleh Kekaisaran Prancis. Kaisar Napoleon Bonaparte kemudian menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda pada 5 Januari 1808. Tugas utama bagi Daendels adalah mengatur pemerintahan setelah dibubarkannya VOC dan mempertahankan Indonesia dari serangan lnggris. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan Daendels dalam upaya menjalankan tugasnya tersebut.
- Bidang militer
- Menarik orang-orang Indonesia menjadi prajurit.
- Membangun pabrik-pabrik pembuatan senjata, seperti di Semarang dan Surabaya.
- Membangun benteng-benteng sebagai pusat pertahanan.
- Bidang keuangan
- Menjual tanah negara kepada pengusaha swasta Cina (Hou Ti Ko).
- Menerapkan preanger stelsel atau kewajiban rakyat untuk menanam kopi.
- Menerapkan kebijakan verpliechteliverantieatau kewajiban bagi rakyat untukmenjual hasil bumi kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan.
- Menerapkan kebijakan contingenten berupa pajak hasil bumi.
- Bidang perhubungan
Menyempurnakan sistem jalan yang terbentang dari Anyer hingga Panarukan dengan sistem kerja rodi bagi rakyat. - Bidang politik
- Pulau Jawa dibagi menjadi 9 wilayah yang disebut keresidenan dengan pemimpinnya bergelar residen.
- Mendirikan pengadilan.
- Bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai Belanda.
- Menghukum pegawai yang ketahuan korupsi dan memperbaiki gaji pegawai.
Seluruh kebijakan Daendels menimbulkan kesengsaraan yang lebih parah bagi rakyat Indonesia. Tindakannya menjual tanah negara kepada pengusaha Cina dianggap tidak tepat oleh Napoleon sehingga Daendels kemudian digantikan oleh Jan Willem Janssens (1811 ). Gubernur Jenderal Janssens yang kurang cakap melemahkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, lnggris berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1811 yang ditandai oleh Kapitulasi Tuntang.
c. Berlakunya Sistem Tanam Paksa
Pada 16 Agustus 1816, Belanda secara resmi berkuasa kembali atas Indonesia. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang diangkattahun 1830 kemudian memberlakukan sistem kultivasi tanaman (cultuurstelsef). Tujuan sistem tersebut adalah mengisi kas Belanda yang terkuras karena banyaknya perlawanan rakyat saat Belanda kembali mengambil alih Hindia Belanda dari lnggris, seperti Perang Diponegoro dan Perang Padri. Pelaksanaan cultuurste/se/ merupakan salah satu bentuk kerja rodi karena rakyat harus bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Lahan pertanian juga sebagian besar harus ditanami komoditas ekspor bagi Belanda, namun masih tetap dikenakan pajak. Akibatnya, sistem kultivasi ini kemudian lebih dikenal dengan sistem tanam paksa. Tana man wajib yang harus ditanam pada sistem tersebut adalah kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Keuntungan sistem tanam paksa sangat melimpah ruah bagi Belanda, namun membuat rakyat Indonesia semakin miskin.
d. Berlakunya Politik Pintu Terbuka
Pada tahun 1860-an, politik mencari keuntungan besar (batig slot) Belanda mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum liberal kemudian memenangkan suara di parlemen Belanda sehingga di Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru. Kaum liberal berusaha dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria Tahun 1870. lsi pokok undang-undang tersebut, antara lain pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta dan pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen dalam jangka waktu 75 tahun. Undang-Undang Agraria kemudian mendorong politik pintu terbuka yang membuka Pulau Jawa bagi perusahaan swasta. Pemerintah kolonial memberikan kebebasan pengusaha untuk menyewa tanah, bukan menjual sehingga tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Selain Undang-Undang Agraria, Belanda juga menetapkan Undang• Undang Gula tahun 1870 (Suiker Wet). Tujuan berlakunya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan kesempatan luas bagi pengusaha perkebunan gula.
Berikut ini adalah dampak berlakunya politik pintu terbuka.
- Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi.
- Rakyat mengenal sistem upah dengan uang dan mengenal barang-barang ekspor dan impor.
- Muncul pedagang perantara yang pergi ke daerah-daerah pedalaman, mengumpulkan hasil-hasil pertanian, dan menjualnya kepada grosir.
- lndustri atau usaha pribumi mati karena para pekerja banyak yang pindah bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik.
- Rakyat tetap miskin.
e. Berlakunya Politik Etis
Politik pintu terbuka tidak membawa hasil yang sesuai dengan tujuan awalnya sehingga kaum liberal Belanda dianggap gaga I. Seorang pengacara Belanda bernama Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) berpendapat bahwa kaum liberal hanya mementingkan prinsip kebebasan tanpa memperhatikan nasib rakyat jajahan. C.T. van Deventer kemudian secara konkret menjelaskan pada publik bagaimana Belanda memperoleh kemakmuran akibat kolonialisasi, sedangkan rakyat tanah jajahan miskin dan terbelakang sehingga sepantasnya kekayaan tersebut dikembalikan. Penjelasan tersebut dimuat dalam tulisannya di majalah De Gids (panduan) yang berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) pada tahun 1899.
Saat menjadi anggota parlemen Belanda, C.T. van Deventer berhasil menyelesaikan laporan keadaan ekonomi rakyat jajahan di Pulau Jawa dan Madura (1904). Laporan tersebut kemudian ia sebarluaskan dalam tulisannya di majalah De Gids tahun 1908 yang dengan tegas menyatakan bahwa keadaan mengenaskan di tanahjajahan terjadi akibat kesalahan kebijakan pemerintah. Tulisan tersebut juga memuat prinsip-prinsip etis pemerintah terhadap tanah jajahannya. C.T. van Deventer kemudian mengusulkan dan mendesak pemerintah Belanda untuk menerapkan politik etis berdasarkan tiga hal pokok berikut (trilogi van deventer).
- lrigasi (pengairan), diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawahsawah penduduk sehingga membantu peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Edukasi (pendidikan), diusahakan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
- Migrasi (perpindahan penduduk), persebaran penduduk harus diusahakan agar lebih merata sehingga perlu adanya migrasi penduduk dari yang padat ke yang jarang penduduknya.
Pelaksanaan politik etis tidak sesuai dengan tujuan awalnya karena tetap menyengsarakan rakyat dalam cara yang berbeda dan tetap mengedepankan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Keberhasilan politik ini hanya satu, yakni munculnya golongan cendekia muda yang akhirnya membawa Indonesia memasuki Periode Pergerakan Nasional.
D. MASA KOLONIAL INGGRIS
a. Berlakunya Sistem Sewa Tanah
lnggris mengalahkan tentara Belanda di Perang Bogar tahun 1811 hingga akhirnya berhasil menangkap Gubernur Jenderal Janssens dan menduduki Indonesia. Berikutnya, pimpinan lnggris di Indonesia adalah Letnan Gubernur Stamford Raffles. Kebijakan yang diberlakukan masa Raffles adalah sistem sewa tanah (Landrent). Pokok-pokok sistem tersebut sebagai berikut.
- Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan.
- Hasil pertanian diserahkan langsung kepada pemerintah tanpa perantara bupati.
- Rakyat harus membayar pajak sewa tanah kepada pemerintah sebagai pemilik tanah.
Meskipun sistem sewa tanah tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna karena keterbatasan pegawai dan keadaan lainnya, masa pemerintahan Raffles memberi banyak sumbangan positif bagi rakyat Indonesia. Dampak positif tersebut sebagai berikut.
- Wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi 16 daerah keresidenan sehingga mempermudah pemerintah mengawasi setiap daerah. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen.
- Terdapat susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pada pengadilan lnggris sehingga rakyat tidak menjadi objek kesewenang-wenangan.
- Dibangunnya Kebun Raya Bogor untuk konservasi tumbuh-tumbuhan yang ada di Pulau Jawa.
- Menemukan spesies bunga asli Nusantara yang langka, Rafflesia Arnoldi.
- Menulis buku The History of Java mengenai kehidupan rakyat dan kebaikankebaikan lokal penduduk asli Jawa.
b. Konvensi London
Konvensi London tahun 1814 dilaksanakan antara Belanda dan lnggris. Secara garis besar, isi konvensi tersebut adalah menyepakati pengembalian tanah jajahan milik Belanda yang telah direbut oleh lnggris. Penyerahan wilayah Indonesia dari lnggris kepada Belanda kemudian berlangsung di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816. Pihak lnggris diwakili oleh John Fendall dan Belanda diwakili oleh Ellout, van der Capellen, dan Buykes.
E. MASA KOLONIAL JEPANG
a. lnvasi Jepang ke Indonesia
Perang terbuka antara Jepang dan Pemerintah Kolonia! Hindia Belanda (KNIL) dimulai sejak tahun 1942. Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menaklukkan daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku pada Februari 1942. Berikutnya, 1 Maret 1942, Jepang menyerang pusat kekuasaan KNIL di Batavia dengan pasukannya yang mendarat di tiga tempat sekaligus di Jawa Barat. KNIL menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Keberhasilan Jepang menduduki Indonesia tidak lepas dari bantuan rakyat yang mengira Jepang sebagai saudara Asia yang akan membantu Indonesia lepas dari belenggu kolonialisasi. Namun, perkiraan tersebut ternyata salah, Jepang menempatkan Indonesia pada tahap baru penjajahan yang dipimpin oleh militer Jepang.
b. Dampak Pendudukan Jepang
- Dampak bidang birokrasi
Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan mi liter, yakni Angkatan Darat (rikugun) dan Angkatan Laut (kaigun). Pemerintahan militer tersebut terbagi atas daerah berikut.- Pemerintahan militer AD tentara ke-25 untuk Sumatra.
- Pemerintahan militer AD tentara ke- 16 untuk Jawa dan Madura.
- Pemerintahan militer AL Armada Selatan kedua untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.
Pada masa ini, rakyat mendapatkan kesempatan memegang jabatan yang lebih penting daripada masa KNIL, yakni sebagai gubernur dan walikota.
- Dampak bidang pendidikan
Rakyat memiliki kesempatan luas untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah dengan bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. - Dampak bidang politik
Semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan dan rakyat hanya boleh ikut berpartisipasi dalam politik melalui organisasi-organisasi buatan Jepang, seperti Gerakan Tiga Adan Putera.- Organisasi semi-militer: Seinendan (Barisan Pemuda), Keibodan (Korps Kewaspadaan/ Barisan Palisi), Fujinkai (Perkumpulan Wanita), Suishintai (Barisan Pelopor), dan Gokukutai (Barisan Pelajar).
- Organisasi militer: Heiho (Pasukan Pembantu Prajurit Jepang), Peta (Pembela Tanah Air).
- Dampak bidang ekonomi
Jepang memfokuskan ekonomi Indonesia pada sumber-sumber bahan mentang pendukung industri perang. Asas ekonomi perang yang diterapkan mematikan usaha rakyat dan secara langsung seluruh sektor ekonomi dimonopoli oleh pihak swasta Jepang. Jepang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai sumber biaya perang dengan sekutu sehingga seluruh hasil bumi dikuras habis menyuplai kebutuhan tentara Jepang. Akibatnya, rakyat kelaparan, kurang gizi, berpenyakit, bahkan tidak memiliki pakaian layak sehingga akhirnya jumlah kematian meningkat dengan cepat. - Dampak bidang sosial
Jepang menerapkan kerja rodi yang disebut romusha. Rakyat dianggap sebagai budak, tenaganya diperas, kesehatan tidak dijamin, makanan tidak dicukupi, dan harus tinggal di tempat yang jorok. Jepang memperlakukan rakyat dengan sangat kasar, khususnya para wanita yang dijadikan tawanan di rumah bordil tentara sehingga dikenal istilah jugun ianfu.