Soal dan Pembahasan TWK Bagian 150

  1. Soal
  2. TWK
  1. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka ...
    1. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan.
    2. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.
    3. Diajukan pada sidang DPR yang akan datang.
    4. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali.
    5. Langsung diundangkan dan ditulis pada Lembaran Negara.
    Jawaban : b

    Pasal 20 ayat 3 berbunyi "Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

  2. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen pad a tanggal ...
    1. 21 Oktober 1999
    2. 18 Agustus 2000
    3. 9 November 2001
    4. 11 Agustus 2002
    5. 15 September 2003
    Jawaban : a

    Hal tersebut diatur pada pasal 7 yang diamandemen pada tanggal 21 Oktober 1999, yaitu amandemen yang kesatu. 

  3. Kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Hal ini merupakan isi pembukaan UUD 1945 alinea ...
    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1
    Jawaban : c

    Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 berbunyi: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." 

  4. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR atas pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden paling lama ..... hari setelah MPR menerima usul tersebut.
    1. 15
    2. 20
    3. 30
    4. 50
    5. 25
    Jawaban : c

    Sidang mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden paling lama 30 hari setelah MPR menerima usul DPR. Hal ini dijelaskan pada pasal 78 ayat 6.  

  5. Pasal yang mengatur mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden mengalami perubahan pada amandemen ...
    1. Kelima
    2. Keempat
    3. Ketiga
    4. Kedua
    5. Pertama
    Jawaban : e

    Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden diatur pada pasal 14 ayat 1 yang diamandemen pada tanggal 21 Oktober 1999 atau amandemen yang pertama. 

  6. Setelah Konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, yaitu Undang-Undang Sementara (UUDS). UUDS mulai diberlakukan pada tanggal ...
    1. 18 Agustus 1945.
    2. 27 Desember 1949.
    3. 5 Juli 1959.
    4. 15 Desember 1955.
    5. 17 Agustus 1950.
    Jawaban : e

    Berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 membuat Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan karena pada saat Konstitusi RIS yang berlaku, Indonesia berbentuk serikat sehingga menjadi negara terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian.

  7. Pada saat UUDS berlaku, ada lembaga yang bernama konstituante. Tugas konstituante adalah ...
    1. Menjalankan konstitusi
    2. Membantu kinerja presiden
    3. Membuat konstitusi
    4. Mengawasi kinerja para menteri
    5. Menjalankan fungsi DPR
    Jawaban : c

    Konstituante bertugas membuat Konstitusi karena pada saat itu UUDS hanya bersifat sementara sehingga oleh para tokoh dinilai bahwa Indonesia membutuhkan konstitusi yang tetap. Anggota Konsituante dipilih melalui pemilu. 

  8. Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam ...
    1. Batang tubuh pasal 29
    2. Batang tubuh pasal 28
    3. Batang tubuh pasal 30
    4. Pembukaan UUD 1945
    5. Batang tubuh pasal 28I
    Jawaban : d

    Pembukaan UUD 1945 alinea 1 berbunyi: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." 

  9. Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa adalah ....
    1. Keppres
    2. Perpu
    3. UU
    4. PP
    5. Perda
    Jawaban : b

    Perpu dibuat sendiri oleh presiden dalam keadaan yang memaksa. Perpu harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Apabila DPR menolak maka perpu itu harus dicabut. 

  10. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah ...
    1. Sistem presidensial berubah menjadi sistem parlementer.
    2. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial.
    3. Munculnya tritura
    4. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum dibentuk berdasar UUD 1945 dan masih bersifat sementara.
    5. Dibentuknya konstituante.
    Jawaban : a

    Penyimpangan pertama terhadap UUD 1945 adalah adanya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, dimana sistem pemerintahan presidensial berganti menjadi parlementer.